Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan perluasan kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor di DKI Jakarta tidak akan diberlakukan kepada ojek online, seperti Gojek Indonesia dan Grab Indonesia.

"Mestinya (ojek online) tidak (kena perluasan ganjil genap) ya," ungkap Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/8).

Budi mengungkapkan instansinya akan mengevaluasi uji coba perluasan kebijakan perluasan ganjil genap kendaraan bermotor yang melintas di jalan utama ibu kota. Hal itu dilakukan usai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Kami sudah koordinasi, tapi kami akan evaluasi mana yang terbaik. Saya belum dapat informasi yang maksimal, baru hari ini kami akan rapatkan," ujarnya.

Evaluasi, sambung ia, akan dilakukan dengan melihat pelaksanaan uji coba, melakukan riset dari pengguna kendaraan, hingga meminta masukan dari berbagai pihak terkait. Saat ini, Budi sudah menerima beberapa masukan dari masyarakat terkait rencana perluasan ganjil genap itu.

Kendati begitu, masukan yang diterima sementara waktu hanya bisa ditampung oleh kementeriannya. Sementara, masukan dan keluhan dari pelaku usaha diklaimnya belum ada.

"Pelaku usaha tidak, tapi individu ada beberapa yang sampaikan. Tapi individu ini kami lihat, mana yang beri masukan yang mewakili, bukan kami ambil acak," terangnya.

Meski uji coba belum berjalan, Budi memberi kisi-kisi terkait hal yang sekiranya akan dievaluasi. Utamanya, menyangkut waktu dan ruas jalan.

"Mengenai waktu, kalau pagi sama sore mungkin oke, tapi kalau Sabtu-Minggu bagaimana? Sebaiknya tidak atau jalur mana, supaya orang itu punya pilihan," jelasnya.

Budi berharap kebijakan ini tetap lebih banyak manfaatnya dan diberlakukan dengan bijaksana. Misalnya, mengurangi kemacetan dan polusi ibu kota.

"Ya harapannya demikian, tapi kami juga mesti bijak dengan aspirasi masyarakat," tandasnya.




Post a Comment

Lebih baru Lebih lama